Musda MUI Jambi 2025 Berlangsung Demokratis, Kepengurusan Baru Dinilai Representasikan Seluruh Kekuatan Umat

Forum permusyawaratan tertinggi MUI tingkat provinsi tersebut dihadiri Dewan Pimpinan MUI kabupaten/kota se-Jambi, pengurus MUI Provinsi Jambi, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, hingga unsur perguruan tinggi negeri.

Ketua MUI Bidang Kajian, Hutang Ranuwijaya, mengatakan seluruh proses Musda berjalan dalam suasana kondusif dengan melibatkan seluruh elemen strategis umat Islam di Jambi.

“Tanggal 26–27 Desember kemarin ada Musda di Jambi yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI kabupaten kota di Jambi, Dewan Pimpinan MUI provinsi, wakil ormas dan perwakilan dari pondok pesantren dan perguruan tinggi se-Jambi. Musda berjalan dengan lancar,” ujarnya kepada MUI Digital di Kantor MUI Pusat, Selasa (30/12/2025).

Regenerasi Kepemimpinan Jadi Sorotan

Prof. Hutang yang juga Koordinator Wilayah (Korwil) Zona 2 untuk wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu menilai Musda kali ini menghadirkan semangat regenerasi dalam tubuh MUI Jambi.

Peserta Musda, kata dia, tidak kembali memilih ketua yang telah menjabat selama tiga periode. Sosok tersebut kemudian ditempatkan di Dewan Pertimbangan (Wantim), sementara kepengurusan baru diisi figur-figur yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi strategis di MUI Jambi.

“Mereka tidak memilih lagi ketua yang sudah tiga periode tetapi diposisikan di Wantim. Dan terpilih pengurus baru yang memang baru, yang belum pernah menjadi pengurus dan ketua,” jelasnya.

Komposisi Pengurus Dinilai Representatif

Lebih lanjut, Prof. Hutang menjelaskan bahwa susunan kepengurusan baru disusun secara proporsional dengan melibatkan berbagai unsur organisasi Islam dan kalangan profesional.

Ketua umum terpilih berasal dari Nahdlatul Ulama (NU), wakil ketua umum dari Muhammadiyah, wakil ketua umum lainnya dari Dewan Masjid Indonesia (DMI), sekretaris umum dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), serta bendahara umum dari unsur profesional.

Menurutnya, keterwakilan lintas unsur tersebut menjadi kekuatan penting dalam membangun soliditas organisasi ke depan.

“Jadi kepengurusannya cukup representatif diwakili oleh semua kekuatan yang ada di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, unsur MUI pusat, MUI daerah, pesantren, perguruan tinggi, hingga ormas Islam turut terakomodasi dalam struktur kepengurusan yang diajukan ke MUI Pusat.

Dinamika Musda Disebut Bagian dari Proses Demokrasi

Dalam pelaksanaan Musda, sejumlah dinamika sempat terjadi selama proses sidang berlangsung. Namun, Prof. Hutang menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang wajar dalam mekanisme organisasi yang demokratis.

“Terdapat dinamika yang menjadi hal wajar dalam suatu kepengurusan, tapi yang paling penting bahwa hasilnya adalah musyawarah mufakat dari semua peserta formatur dan disampaikan pada pleno formatur dan menyepakati bulat apa yang sudah diputuskan oleh formatur,” tegasnya.

Berkas Pengukuhan Sudah Dikirim ke Jakarta

Ia juga memastikan seluruh proses administrasi hasil Musda telah diselesaikan dan diserahkan kepada MUI Pusat untuk proses pengukuhan kepengurusan baru.

“Berkas usulan yang akan dikukuhkan sudah dibawa dan data sudah ada di pusat kesekjenan,” katanya.

Diharapkan Hadirkan Penyegaran Organisasi

Menutup keterangannya, Prof. Hutang berharap kepengurusan baru MUI Provinsi Jambi mampu menghadirkan penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat.

Menurutnya, MUI memiliki dua fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang, yakni sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat.

“Harapannya kepemimpinan MUI Jambi ini dapat membawa penyegaran bagi kepengurusan MUI Jambi sekarang. Saya pikir tentu pengurus dan suasana kerjanya di MUI Jambi dapat lebih baik lagi dan diharapkan agar kerjanya maksimal untuk menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat,” pungkasnya.